Perbincangan tentang kartu pra kerja di platform twitter meningkat tajam tiga hari terakhir. Percakapan mayoritas mengomentari temuan dan rekomendasi Komisi Pemberantasan agar pemerintah menunda gelombang baru program kartu prakerja.
Pada 18 Juni 2020, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan hasil kajian program kartu prakerja. Merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan batch IV sampai ada pelaksanaan pertbaikan tata kelolanya.
Rekomendasi kpk tunda gelombang kartu prakerja
Sebelum memaparkan ke publik, KPK telah menyampaikan kajian dan rekomendasi ini kepada Kemenko Perekonomian dan stakeholder terkait lainnya dalam pada 28 Mei 2020.
Ada empat hal yang disepakati.
1. Melakukan perbaikan tata kelola program kartu prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi.
2. Menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola program kartu prakerja.
3. Pemerintah akan membentuk tim teknis yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga untuk perbaikan tata kelola program.
4. Meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan program.Baca juga:
Baca juga
Ada pemborosan dan konflik kepentingan
Merujuk Tempo, pada 2 Juni 2020 KPK menyurati Menko Perekonomian terkait Program Prakerja. KPK menyampaikan identifikasi sejumlah masalah dalam tahap pendaftaran peserta, kemitraan dengan platform digital, hingga materi digital.
Masalah yang teridentifikasi pada tahap pendaftaran antara lain, sebagian besar peserta yang diterima oleh program prakerja bukan mereka yang disasar Kementerian Tenaga Kerja dan BP Jamsostek.
Dari 1,7 juta pekerja dalam daftar kemenaker dan Jamsostek, hanya sekitar 143 ribu yang diterima. Sedangkan 9 juta peserta yang diterima program prakerja lainnya bukan yang disasar sebagaimana data Kemenaker dan Jamsostek.
KPK menengarai ada pemborosan, terkait pengadaan fitur face recognition sebesar Rp30 miliar.
Aspek kemitraan disorot KPK. Pengadaan delapan mitra penyedia layanan pelatihan dinilai tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ada konlik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.
Materi pelatihan tak luput dari masalah. KPK menilai hanya 24 persen dari total 1.895 pelatihan yang layak. Dan hanya 13 persen yang dinilai layak melalui metode online.
Netizen soroti gelombang baru kartu prakerja
Konferensi pers KPK pekan lalu langsung mendapatkan banyak respons. Menggunakan data social media monitoring tool Drone Emprit Academic yang disediakan oleh Universitas Islam Indonesia, terlihat terjadi lonjakan pembicaraan terkait kartu prakerja jelang, saat, dan sesudah pernyataan KPK.
Dalam periode analisis 15 – 23 Juni 2020, terpantau 945 kali penggunaan kata prakerja di platform Twitter. Tool monitoring Drone Emprit Academic yang disediakan oleh UII dan bisa diakses publik hanya platform Twitter. Kalau anda berlangganan monitoring tool tentu bisa memantau pergerakan sesuai keinginan dan mungkin multi platform seperti media online, Instagram, Facebook, Youtube.
Data menunjukkan, pembicaraan sempat turun melandai pada periode 19-21 Juni dan menanjak kembali pada 22 Juni 2020. Sepertinya, netizen tidak membicarakan kartu prakerja saat weekend dan kembali riuh mendiskusikannya setelah kembali masuk hari kerja.
Dari peta, mereka yang aktif dalam pembicaraan mayoritas tinggal di Jakarta kemudian Bandung, Surabaya, Bogor, Bekasi, Yogyakarta, dan kota-kota lain di Indonesia. Susunan berdasarkan frekuensi tertinggi.
Tone pembicaraan cenderung negatif. Netizen mengamplifikasi sejumlah catatan KPK, mengkritik pemerintah dalam pelaksanaan program kartu prakerja.
Akun @Dandhy_Laksono menjadi top influencer. Ada dua postingannya di Twitter paling banyak mendapatkan retweet.
Akun @BiLLYKHAERUDIN juga menjadi top influencer dalam pembicaraan tentang kartu prakerja ini. Postingannya tentang temuan liputan @hariankompas mendapatkan banyak respons dari netizen.
Hastag yang muncul ada yang bertone netral seperti #kartuprakerja #prakerja dan ada pula yang cenderung negatif. Selangkapnya bisa dilihat dalam tampilan gambar top hastag kartu prakerja.
Dari abot analysis, score menunjukkan angka 1,69. Artinya pembicaraan ini organik. Akun-akun yang mencuitkan relatif mencerminkan aktifitas manusia, bukan bot atau robot yang bertidak otomatis sesuai setelah tuannya tanpa berpikir.
Data ini belum cukup untuk diambil kesimpulan utuh. Namun demikian cukup memadai sebagai “termometer” mengukur suhu publik atas polemik kartu prakerja. Pemerintah perlu memperhatikan temuan-temuan penting baik dari KPK maupun sejumlah lembaga termasuk media massa yang sejak awal peluncuran program memonitor dengan cermat dan seksama.
Polemik berjilid-jilid
Isu kartu prakerja tampaknya selalu menarik bagi netizen. Kontroversi tentang kartu prakerja tak hanya kali ini. Alinea pernah memotret sikap netizen terhadap program berbiaya Rp20 triliun per tahun ini pada 17 April 2020. Ketika itu, isu yang jadi sorotan antara lain materi pelatihan, pendaftaran, peluncuran, biaya pelatihan, kendala situs web, manfaat, hingga polemik Belva-Ruangguru.
Berdasarkan situs resminya, kartu prakerja adalah biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Program yang digagas Presiden Jokowi ini tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai.
Semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar. Belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia. Lifelong learning. Untuk program kartu prakerja pemerintah menganggarkan Rp20 triliun.
Gelombang pertama pendaftaran dibuka pada 6 April 2020. Program menyasar sekitar 5,6 juta peserta di tahun 2020 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif peserta sebesar Rp3.550.000. Besaran itu dibagi untuk biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pascapelatihan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan insentif survey kebekerjaan sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali survey atau total Rp150 ribu.