Wakil Presiden Boediono

WAKIL Presiden Boediono minta Kementrian Hukum dan HAM memberikan apresiasi kepada whistle blower dan justice collaborator yang membuat perkara dapat tuntas hingga ke tingkat pengadilan. A

presiasi layak diberikan kepada Vincentius Amin Sutanto yang berperan sebagai justice collaborator dalam kasus Asian Agri.

Tanpa data dan informasi dari Vincent maka kecil kemungkinan kasus tersebut terungkap.

PP Nomor 99/2012 tentang perubahan kedua PP Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur pemberian hadiah (reward) terhadap justice collaborator.

“Saat ini Vincent telah mendapatkan remisi berdasarkan PP tersebut,” kata Boediono. “Dan dalam waktu dekat akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat.”

Inpre Nomor 1/2011 tentang penyelesaian kasus hukum dan penyimpangan pajak

Boediono menyampaikan keterangan persnya tentang capaian pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak, di Kantor Wapres, Selasa 8 Januari 2012.

Inpres yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Januari 2011 menugaskan Wakil Presiden Boediono melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian atas pelaksaannya.

Pelaksananya, Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan.

“Ini sudah berjalan selama 2011 sebagian kemudian 2012 kita mengawal upaya untuk penyelesaian kasus hukum terutama terkait perpajakan,” kata Boediono.

Putusan Mahkamah Agung soal Asian Agri mendapatkan pujian

Tim ini telah bekerja baik dan koordinasi di antara instani ditugaskan berjalan dengan baik. Mahkamah Agung menyemangati tim dengan putusan Asian Agri. Itu sangat menggembirakan bagi tim yang ditugaskan kasus hukum dan penyimpangan pajak.

“Ini suatu milestone yang kita apresiasi.”

Mendorong berfungsinya justice colaborator dan whistle blower. Karena ingin mengungkap secara tuntas kasus ini.

Whistle blower bisa mengungkap hal yang belum terungkap

Tujuan membantu mengungkap hal yang belum terungkap. Contohnya peran Vincen Amin Sutanto dalam kasus pajak Asian Agri. Kasus terungkap berkat Vincent mau menjadi whistle blower.

”Tentu ada beberapa kasus lain,” kata Boediono.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi mereka yang membantu membuka kedok, membuka kasus secara tuntas. “Tentu kita tidak boleh longgar yang bagi tidak kerja sama.”

Sebagaimana kasus Gayus Tambunan, kasus pajak Asian Agri masuk pantauan koordinasi mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkannya.

Berkat whistle blower

Putusan kasasi MA yang menyatakan terdakwa mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut bersalah dan dihukum pidana penjara dua tahun dengan masa percobaan selama tiga tahun.

14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Grup dihukum membayar denda Rp2,5 triliun.

Vincent yang menjadi whistle blower kasus itu telah diberikan reward berupa remisi dan dalam waktu dekat akan segera mendapatkan pembebasan bersyarat.

Supervisi KPK

Menkeu Agus Martowardojo angkat bicara. Dalam menjalankan Inpres telah membentuk tim gabungan antara Inspektorat Jenderal Kemenkeu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disupervisi KPK.

Tim Gabungan telah menyelesaikan audit investigasi atas penanganan pemeriksaan, keberatan dan banding pajak terhadap 40 wajib pajak yang pernah ditangani Gayus (mencakup 61 Putusan Pengadilan Pajak) dan dua wajib pajak terkait sunset policy.

Tindaklanjut audit diantaranya adalah: tiga wajib pajak dilimpahkan ke KPK; enam wajib pajak diusulkan pemeriksaan bukti permulaan pajak dan/atau pemeriksaan ulang, serta sisanya dilakukan upaya-upaya administrasi.

Audit investigasi Tim Gabungan menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan 19 wajib pajak dengan potensi kerugian negara sebesar Rp645,99 miliar dan US $ 21,1 Juta.

Dua wajib pajak terkait sunset policy dengan potensi kerugian negara sebesar Rp339 miliar.

Tim gabungan juga menemukan berkas pemeriksaan enam wajib pajak yang diduga terjadi penyimpangan oleh pegawai Ditjen Pajak dan direkomendasikan hukuman disiplin terhadap 22 pejabat/pegawai Kemenkeu.

Dari ke-22 orang tersebut, sebanyak 10 pejabat/pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin. Delapan dalam proses pemeriksaan. Tiga pejabat sedang diproses pembebasan dari jabatan. Satu pegawai, yaitu Dhana Widyatmika tidak dapat diproses karena tidak lagi sebagai pegawai pajak.

Putusan pengadilan pajak

Di samping itu juga terdapat lima wajib pajak yang putusannya (oleh Pengadilan Pajak) terdapat dugaan penyimpangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan/atau panitera.

Temuan tersebut telah disampaikan ke Badan Pengawas MA dan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim bersama MA dan Kemenkeu dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk perbaikan Pengadilan Pajak (Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 124/SK/KMA/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012).

Soal penelusuran dan perampasan asset, Boediono mengungkapkan capaian paling menggembirakan adalah putusan kasasi Mahkamah Agung yang mewajibkan Asian Agri membayar Rp2,5 triliun ke kas negara.

Dalam kasus Gayus Tambunan, Kejaksaan menyelamatkan uang negara Rp100 miliar.

Dalam kasus Dhana Widyatmika sejak awal penyidikan Kejaksaan telah menyita harta senilai Rp18 miliar.

Mabes Polri membidik dugaan penyimpangan pajak di Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading. Dalam proses penyelidikan mengumpulkan sejumlah bukti.

Kabareskrim Komjen Pol Sutarman mendalami informasi yang didapat dari Dirjen Pajak.

“Ini kami mendapatkan informasi dari Ditjen Pajak Kemenkeu melibat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kelapa Gading.”

Selain setumpuk bukti, polisi telah memeriksa 18 saksi terkait kasus ini. Namun demikian, sampai saat ini proses masih penyeledikan karena bukti awalnya masih belum lengkap semua.

Polisi telah meminta sejumlah pendapat dari para ahli untuk menetapkan kebijakan yang dilakukan PPNS menimbulkan kerugian negara atau tidak. “Ini sedang proses penyelidikan.”

Baca juga: Pengantar ilmu komunikasi

Whistle blower dalam Kasus pencucian uang

Polisi juga tengah mengejar kasus dugaan pencucian uang ECW Neloe. Kasus yang menjerat mantan Direktur Bank Mandiri itu diakuinya memang panjang dan masih akan memanjang.

“Ini berdasarkan laporan tahun 2005, prosesnya memang panjang dengan tindak kejahatan korupsi yang dilakukan Neloe,” kata Sutarman.

Dugaan tindak pidana pencucian ini berdasarkan kasus korupsi yang dilakukan Neloe sebelumnya. Neloe divonis sepuluh tahun penjara oleh majelis hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 2007.

Terpidana dalam kasus pengucuran kredit PT Cipta Graha Nusantara ini diduga pernah menerima tiga kali transfer uang sejumlah USD 800 ribu dari orang yang tidak jelas identitasnya.

“Beberapa asetnya berada di beberapa negara masuk bank di singapura dan kemudian dipindahkan ke Swiss,” katanya.

Sutarman mengaku kini bekerjasam dengan pihak kejagung menelusuri aset ini di luar negeri. Sebagai informasi, Kejaksaan Agung memalui tim pemburu koruptor berusaha untuk mngusut aset-aset ini.

Tim Pemburu Koruptor menjajaki pemberlakuan kembali Mutual Legal Assistance (MLA) agar pemerintah Swiss tetap memblokir rekening Neloe. Aset terkait kasus korupsi Bank Mandiri sebesar US$ 5,2 juta.

Terpopuler

Leave a comment

Tinggalkan Balasan